2008-08-28 00:12:51

Di tahun 2004 kita mendengar Indomaret menjalani pemeriksaan oleh KPPU karena dinilai melakukan praktek usaha yang mematikan usaha-usaha kecil sejenis.
Akibatnya Indomaret terpaksa melakukan perubahan dalam strategi ekspansi mereka.
Selanjutnya di kwartal ke-empat tahun 2005 kita membaca artikel di beberapa mediayang memberitakan kewajiban Carrefour untuk membayar denda sebesar 1.5 milliar rupiah karena melakukan praktek-praktek usaha yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2004 tentang Persaingan Usaha dan Monopoli.

Essensi dari UU ini adalah untuk menjamin agar konsumen terlindungi atas praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan monopolis. KPPU menilai praktek-praktek yang dilakukan Carrefour berpotensi untuk mematikan usaha dari pemasok. Praktek yang dimaksud diantaranya:
- pengenaan listing fee (biaya untuk memasukkan satu jenis barang baru untuk dijual di dalam toko, dapat berupa fee/SKU atau fee/SKU/toko)
- pengenaan kompensasi margin (selisih antara harga jual kompetitor dengan harga beli Carrefour yang harus dibayarkan oleh pemasok jika ternyata kompetitor menjual barang dengan harga di bawah harga beli Carrefour ke pemasok)

Bagi praktisi di industri retail sebenarnya kedua hal di atas merupakan praktek yang umum dilakukan oleh para retailer, terutama retailer dengan manajemen yang modern.
Biaya-biaya yang harus dibayarkan pemasok dikelompokkan ke dalam pendapatan retailer berupa pos pendapatan yang disebut merchandise revenue. Keberadaan merchandise revenue dalam sistem pasar dengan tingkat persaingan yang bebas dan tidak monopolistis, akan menekan kenaikan harga jual di tingkat eceran, sehingga menguntungkan bagi konsumen. Retailer seperti Carrefour mengalokasikan sebagian dari merchandise revenue ini ke dalam subsudi harga jual agar barang di tokonya lebih murah dari kompetitor. Semakain sengit persaingan akan semakin besar upaya dari para retailer modern untuk meningkatkan pendapatan dari merchandise revenue.
Tujuannya sangat jelas, menjual dengan harga murah tetapi tetap untung. Sehingga sebenarnya cukup aneh jika KPPU menilai praktek Carrefour yang secara langsung menguntungkan konsumen ini bertentangan dengan UU No 5 tahun 2004.

Dalam prakteknya manajemen retail modern kadang bertentangan dengan prinsip manajemen dari para principal (pemasok). Dengan tingkat persaingan seperti sekarang ini, retailer modern lebih menuntut principal untuk memindahkan alokasi biaya pemasaran dan distribusi mereka kepada pos yang berdampak langsung terhadap tingkat harga di rak-rak toko. Sebaliknya para principal sangat keberatan jika mereka harus mengurangi biaya pemasaran untuk dialoksikan kepada promosi langsung (harga ditingkat toko). Promosi langsung di tingkat toko atau pemberian diskon kepada toko dinilai kurang berdampak terhadap peningkatan dan pembetukan brand image maupun awareness merek mereka di pasar. Tekanan dari retailer untuk meningkatkan merchandise revenue mengakibatkan para principal berpikir ekstra keras bagaimana mempertahankan tingkat margin yang selama ini diperoleh.

Mengacu pada pengalaman yang terjadi negara-negara maju misalnya Amerika Serikat, apa yang terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya pola perekonomian dari manufaktur ke arah distribusi (jasa). Pada perekonomian dengan pola manufaktur, peranan prinsipal sangatlah dominan.
Prinsipal sangat berperan besar dalam menentukan jaringan distribusi, alokasi biaya, tingkat margin sampai tingkat harga di tingkat eceran.

Tahap selanjutnya, peran principal mulai terbagi ke distributor. Pada tingkat lebih lanjut dan dalam skala ekonomi yang memadai, peran distibutor mulai hilang digantikan oleh retailer. Di Amerika banyak prinsipal besar langsung mengirimkan produknya ke retailer tanpa melalui tangan distributor.

Pada tingkat yang lebih maju principal dan retailer menjadi lebih transparan dan kooperatif dalam mengkalkulasi biaya-biaya yang menjadi beban principal dan retailer, guna meningkatkan effisiensi dari supply chain mereka. Program peningkatan effisiensi dalam supply chain antara Wal Mart dan P&G merupakan salah satu contoh dari kecenderungan ini. Sejauh "Everyday Low Price"-nya Wal Mart dapat dicapai, kolaborasi antara kedua pelaku pasar ini dapat dinilai merangsang pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama yaitu meningkatkan effisiensi dan inovasi guna meningkatkan kelebihan kompetitif mereka di pasar. Yang perlu diawasi dan dikontrol oleh pemerintah adalah tingkat dominasi pelaku usaha tersebut di pasar (market share). Tingkat dominasi retailer di pasar perlu dibatasi agar persaingan tidak mengarah ke monopoli.

Mengacu pada prinsip utama dari UU Persaingan Usaha, yaitu praktek usaha yang tidak berkeadilan (un-fair) sehingga merugikan pelaku usaha, pembeli atau konsumen, maka empat hal berikut mesti dihindari oleh retailer:
1. Bersama kompetitor menentukan tingkat harga jual di pasar (price fixing)
2. Bersama kompetitor melakukan pembagian area pemasaran (area distribusi)
3. Melakukan collective boycot terhadap perusahaan lain, pesaing atau konsumen
4. Melakukan illegal agreement untuk mengontrol produksi dan harga

Sejauh mampu membuktikan bahwa retailer tidak melakukan ke-empat hal essensial di atas, mestinya jeratan UU No 5 Tahun 2005 dapat dihindari. Kepada KPPU pun diharapkan kejeliannya dalam menerapkan kekuatan UU ini, dengan mengutamakan kepentingan konsumen dibandingkan kepentingan lainnya.

Sumber : www.smfranchise.com